• Jumat, 27 Mei 2022

Pakar Hukum Pidana : Andika Perkasa Bisa Masuk Pidana Gegara PKI

- Selasa, 5 April 2022 | 17:14 WIB
Jenderal Andika Perkasa
Jenderal Andika Perkasa

ACEHTIMURSATU.COM | JAKARTA - Polemik pernyataan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang mempersilahkan Keturunan PKI jadi TNI terus bergelut.

Tak Ketinggalan Para tokoh, para Ahli, bahkan pakar banyak yang angkat bicara.

Pakar Hukum Pidana, Muhammad Taufiq menilai kebijakan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa membolehkan keturunan Partai Komunis Indonesia untuk mendaftar jadi Prajurit TNI bisa masuk ranah hukum pidana.

"Jadi Andika ini hanya mengutip kulit luarnya saja berdasarkan TAP MPRS/XII/1966, tapi dia lupa pada masa Pak Habibie negara ini ada produk yang luar biasa ketika Kapolri Badrodin Haiti yaitu diundangkannya Undang-undang No 27 Tahun 1999," ungkapnya dalam Diskusi yang diadakan oleh Pusat Kajian & Analisis Data (PKAD) yang dikutip dari YouTube Refly Harun Official, Senin 4/4/2022.

Lanjut Taufiq bahwa Jenderal Andika Perkasa membuat pernyataan ini bukan murni dari diri sendiri, ia pun menyamakan Andika dengan tokoh menteri yang lain.

"Ya Andika ini sama dengan menteri-menteri yang lain dan tokoh-tokoh yang lain yaitu dia sangat karbitan. Saya melihat ini murni bukan dari Andika, karena ini sepertinya sudah disetel lalu ada sebuah proses diskusi yang membuat seolah-olah ada aturan," paparnya.

Taufiq memaparkan bahwa ada aturan kedua selain TAP MRPS/XII/1966 yang digunakan pemerintah untuk memberangus komunisme dan itu dimasukan dalam pasal KUHP. 

"Dalam pasal 107 Undang-Undang No 27 Tahun 1999 jelas itu tentang perubahan KUHP yang bunyinya berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara. Maka sangat disayangkan kalau seseorang jenderal terburu-buru mengucapkan hal itu, terlebih jenderal berbintang yang referensinya banyak," bebernya.

Pada pasal 107 a UU tersebut berbunyi, "Barangsiapa yang melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, dan atau melalui media apapun dan menyebarkan dan mengembangkan ajaran komuisme/marxisme-leninisme dalam segala bentuk, dipidana penjara paling lama 12 tahun."

Halaman:

Editor: Safrizal Julok

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Ini Jadwal Pencairan THR dan Gaji ke 13

Selasa, 19 April 2022 | 23:03 WIB

Ini Daftar Penerima THR dan Besaran THR

Sabtu, 16 April 2022 | 21:23 WIB

Kunker Ke Aceh, Wapres Ma'ruf Amin Serakan Bansos

Kamis, 14 April 2022 | 21:58 WIB

Biaya Ibadah Haji Tahun 2022 Meningkat

Rabu, 13 April 2022 | 22:23 WIB

Pemilu 2024, Bawaslu dan KPU Siap Mulai Tahapan

Rabu, 13 April 2022 | 19:20 WIB
X