Nelayan Aceh Timur Minta Kejelasan Legalitas Alat tangkap Pukat Harimau



ACEHTIMURSATU.COM | IDI RAYEUK
– Puluhan nelayan bot katrol atau pukat harimau meminta kejelasan terkait legalitas alat tangkap pukat harimau.Hal tersebut di sampaikan kepada DPRK Aceh Timur dalam agenda pertemuan antara puluhan nelayan dan DPRK Aceh Timur di Aula Sidang rapat B DPRK Aceh Timur, Rabu (15/09/2021).

Selain itu,Pertanyaan terkait legalitas pukat harimau tersebut karena pada beberpa minggu yang lalu dua unit boat trawl di tangkap di wilayah perairan Aceh Timur oleh petugas Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (PSDKP).


Asnawi (BIRO) mewakili nelayan boat trawl Aceh Timur mengatakan, keberadaan nelayan boat trawl ini harus segara diperjelas dan pihaknya meminta kepada DPRK Aceh Timur membantu terkait legalitas pukat harimau.


“Kami khawatir, jika trawl ini nantinya tidak dibolehkan untuk beroperasi, maka akan banyak nelayan di Aceh Timur yang menganggur.Belum lagi dampak yang akan terjadi, seperti kemiskinan, anak tidak bisa sekolah dan kejahatan juga mungkin terjadi, sehingga yang dibutuhkan sebenarnya hanya tiga item, yakni Wilayah Pengelolaan Ikan (WPP) agar lebih dari satu, keamanan dan kemudahan,keberadaan nelayan boat trawl ini harus segara diperjelas dan pihaknya meminta kepada DPRK Aceh Timur membantu terkait legalitas pukat harimau," Terang Asnawi


Asnawi juga memohon kepada pemerintah agar ada revisi maupun mencabut peraturan KKP RI KepMen KKP RI Nomor Kep. 06/ Men/ 2010 terkait alat penangkapan ikan.


“Selain itu, kami juga meminta untuk merevisi Permen Nomor 02 – KP tanggal 08 Januari Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkap Ikan Pukat Hella (Troll) dan Pukat Tarik (Seine Nets). Dengan adanya menteri yang baru ini, semoga ada kebijakan yang berpihak kepada nelayan. Karena kami ini butuh legalitas yang jelas,” Ujar Asnawi


Sementara itu, kepala PSDKP Aceh Timur Askari saat di konfirmasi media ini mengatakan tidak ada kewenangan untuk memberi keterangan Karena yang menyelidiki perihal tersebut sudah di tanganin PSDKP Aceh Lampulo dan hal tersebut sedang dalam proses


Post a Comment

Previous Post Next Post

Terkini