Selamatkan Aset di 4 Lokasi Tanah UPT BPKD Aceh Timur, Ternyata Persil dari 1970

HABA ACEH TIMUR  -  Persiapan  usulan langkah-langkah penyelamatan aset tanah yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, atas berdirinya Unit Pelayanan Teknis (UPT) pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) sejak 1970 di 4 (empat) lokasi di gampong (Desa) Keude Aceh, Kecamatan Idi Rayeuk, Aceh Timur, Selasa (11/5/2021).

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Timur Drs. Irfan Kamal, M.SI melalui Sekretaris Zulfikar,SE,MAP menyampaikan dukungan penuh upaya penyelamatan aset daerah terhadap berdirinya Kantor UPT BPKD di Idi Rayeuk.

"Kita serius dalam melakukan upaya penyelamatan aset, langkah awal dengan penyiapan dokumen dasar tanah yang dikuasai Pemerinta Aceh timur terdiri dari Kantor UPT BPKD Kecamatan Idi Rayeuk, tapak bangunan, tapak bangunan kios UPT BPKD Idi Rayeuk, tanah Kantor Keuchik Keude Aceh,"Kata Sekretaris BPKD Zulfikar, SE, MAP, diruang kerjanya, Senin, (10/5/2021)


Ka.UPT Ridwan, ST, MAP, menjelaskan dalam upaya penyelamatan tersebut telah melakukan pengukuran pengembalian batas tanah terhadap 4 persil atau objek yang sudah berdiri banggunan pemerintah.

"Tanah tersebut dikuasai pemerintah kabupaten aceh timur sejak tahun 1970 hingga saat ini," kata Ka.UPT Ridwan, dilokasi, Kamis (6/5/2021)

Tentunya, proses tersebut dilakukan atas koloborasi bersama dengan Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Timur.

"Kami terus tingkatkan sinerji dengan berbagai pihak dalam proses penyelamatan aset, terimakasih atas rekan-rekan dalam  proses pembuatan  dokumen dasar, atas dukungan Kasi pengurusan hak atas tanah Instansi pemerintah," urai Ridwan

Sementara itu, Dinas Pertanahan Aceh Timur Kasi  Pengurusan Hak Atas Tanah Instansi Pemerintah Hajrul  Aswad, SE mengambil langkah awal persiapan penyelamatan aset berupa tanah UPT BPKD Kecamatan Idi Rayeuk

"Dengan menyiapkan dokumen dasar bukti kepemilikan tanah berupa surat keterangan bukti kepemilikan tanah"

"Kedua Surat penguasaan fisik bidang tanah dan surat pernyataan pemasangan tanda batas," urainya

Nantinya, diteruskan proses peningkatan hak melalui Kantor Pertanahan  Kabupaten Aceh Timur.

"Ini upaya penyelamatan aset pemerintah kabupaten Aceh Timur, mengingat aset tersebut, sejak 1970 hingga 2021 belum memiliki legalitas ke pemilikan. Bila tidak dilakukan segera, maka dikwatirkan kedepanya bisa diserobot oleh oknum mafia tanah," ujar Kasi Pengurusan Hak Atas Tanah Instansi Pemerintah Hajrul Aswad, SE. (*)

Post a Comment

Previous Post Next Post

Terkini